Anggota DPRD Dapil II Hadiri Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bukit Batu Tahun 2025

DPRD Bengkalis91 Dilihat

BUKIT BATU || Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bukit Batu tahun 2025 resmi dibuka oleh Bupati Bengkalis Kasmarni yang berlangsung di Kantor Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Selasa (04/02/2025).

Tujuan kegiatan ini untuk merumuskan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Dapil II Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana yaitu Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Husein dan Anggota Komsi II Asep Setiawan. Selain itu, turut hadir Sekretaris DPRD Rafiardi Ihksan, kepala perangkat daerah, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Camat Bukit Batu, sejumlah organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat dan seluruh peserta Musrenbang dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, perwakilan DPRD Dapil II Asep Setiawan, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai tahapan krusial dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Saya berharap setiap usulan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas dan dapat dikawal dengan baik, Musrenbang ini merupakan momentum dalam penyusunan RKPD sekaligus ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak terutama dengan dinas terkait untuk memperjuangkan usulan-usulan yang masuk dalam Musrenbang ini.”

“Saya berharap pembangunan bisa merata di semua desa dan kelurahan di Kecamatan Bukit Batu ini agar tidak ada lagi desa yang tidak diakomodir. Mengenai jumlah usulan yang di akomodir tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD kita, kami juga akan memastikan bahwa usulan yang disampaikan dapat diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah,” ujarnya.***ANDI