JAKARTA || Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas merespons Waketum PKB Jazilul Fawaid yang mengancam mendisiplinkan dirinya usai menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Yaqut mengaku tak masalah dengan pendisiplinan tersebut.
“Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat iya kan, punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin saya nggak tahu,” kata Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Yaqut mengaku dirinya hormat dengan Jazilul. Namun, Yaqut mengatakan dirinya tidak akan mencabut omongannya itu.
“Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis mencabut itu saya nggak mau,” ungkapnya.
“Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional bukan hanya tampilan fisik,” sambung dia.
Menurutnya, rekam jejak calon pemimpin itu perlu untuk dicek ulang karena menyangkut bangsa. Maka, dia pun tidak mempermasalahkan jika memang akan didisiplinkan PKB.
“Harus dicek track record pemimpin, ini urusan bangsa dan negara, kalau karena itu kemudian saya didisplinkan, ya silakan saya tidak akan cabut itu. Ini untuk bangsa dan negara,” tuturnya.
Sebelumnya, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, Menag Yaqut Cholil Qoumas. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).
Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.
“Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu,” kata dia.***DTK
