JAKARTA || Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan pada 2027 Indonesia bebas truk obesitas atau Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
AHY mengatakan upaya yang tengah dilakukan pemerintah yakni menegaskan bahwa upaya menuju Zero ODOL tidak hanya soal penegakan aturan teknis, tetapi juga pembenahan menyeluruh, termasuk pemberantasan pungutan liar (pungli). Terkait pungli, AHY mengatakan, hal itu menyebabkan ongkos logistik di Indonesia menjadi mahal, sehingga harus segera ditindak lebih tegas.
“Masalah utamanya punglinya dulu, diberesin. Saya mengundang semua stakeholder, termasuk dari Polri, dari Korlantas Polri agar law enforcement juga benar-benar tegak. Pada saatnya Ini harus dijalankan secara tegas,” kata AHY, Selasa (21/10/2025).
Pemerintah bakal mewajibkan pengusaha logistik turut bertanggung jawab seandainya terjadi kecelakaan yang melibatkan sopir. Pasalnya, selama ini hanya sopir yang selalu menjadi pelaku jika terjadi kecelakaan.
“Ownernya ke mana? Harusnya juga bertanggung jawab, yang punya barang siapa? Yang punya truk siapa? Belum lagi kalau menyebabkan kecelakaan, akhirnya Masyarakat pengguna lalu lintas lainnya juga menjadi korban,” katanya.
Selain itu, AHY mengatakan truk ODOL menyebabkan kerusakan jalan. Pemerintah setiap tahunnya harus mengeluarkan Rp 41 triliun untuk perbaikan jalan imbas truk ODOL.
“Setiap tahun kurang lebih Rp 41 triliun dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah untuk perbaiki jalan rusak akibat truk-truk yang besar ini,” katanya.***DTK
