MEDAN || Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting mengatakan kebijakan anggaran Pemprov Sumut sudah tepat karena mengacu kepada prinsip skala prioritas.
Baskami juga menilai kebijakan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi untuk membenahi infrastruktur jalan provinsi merupakan sebuah terobosan yang wajar diapresiasi di tengah keterbatasan APBD Sumut.
“Saya tidak melihat ada unsur politis yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam hal menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Sumut,” kata Baskami Ginting di Medan, Rabu (30/08/2023).
Baskami Ginting menegaskan anggaran proyek pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota di Sumut juga perlu ditambah.
“Anggaran proyek multiyears pembangunan infrastruktur jalan 2023-2024 sesungguhnya masih sangat terbatas dan dipastikan belum mampu menuntaskan persoalan kerusakan jalan di daerah ini,” katanya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan drainase di Sumut sangat mendesak untuk diperbaiki karena menghambat kelancaran aktivitas perekonomian sebagaimana sering dikeluhkan masyarakat dan kalangan dunia usaha.
Untuk menjawab percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, kata dia, solusi satu-satunya adalah menambah alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase dan jembatan di sejumlah kabupaten dan kota.
“Kerusakan jalan dan jembatan masih banyak di sejumlah kabupaten antara lain Simalungun, Karo, Paluta dan Nias,” katanya.
Apalagi, kata Baskami, sebelum proyek infrastruktur direalisasikan kondisi keuangan Pemprov Sumut sedang menghadapi beban pengeluaran yang sangat besar pasca dua tahun pandemi Covid 19, serta besarnya tuntutan kebutuhan anggaran pembangunan untuk kesiapan PON 2024 dan Pemilu.***WASGO
