JAKARTA, informasiterpercaya.com || Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan setiap tahunnya anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meningkat. Kalau dikalkulasikan, total dana yang dikucurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun IKN 2022-2024 mencapai Rp 65 triliun.
“Jadi anggaran yang dialokasikan IKN 2022 sebesar Rp 5,25 triliun, 2023 Rp 26,27 triliun, dan 2024 nanti Rp 35,37 triliun. Jadi total Rp 65,568 triliun. Itu untuk anggran IKN 2022-2024,” jelas Basuki, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).
Basuki mengatakan, dirinya memperoleh anggaran sebesar Rp 35,37 triliun khusus untuk pembangunan IKN 2024. Adapun saat ini, progres pembangunan IKN telah mencapai 30%. Sejumlah proyek seperti Bendungan Sepaku Semoi ditargetkan rampung dan telah terisi penuh pada alhir 2023 ini. Begitu pula dengan rusun ASN, TNI, dan Polri yang totalnya mencapai 47 tower, sebagainnya ditargetkan rampung tahun ini.
Sementara untuk proyek yang ditargetkan rampung 2024 mendatang, di antaranya ialah jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan IKN, pembangunan masjid negara, serta kantor-kantor pemerintahan. Termasuk juga di antaranya lapangan upacara yang akan dipergunakan untuk upacara bendera HUT RI ke-79 tahun depan.
“Jalan tol yang untuk mempersingkat perjalanan Balikpapan-IKN sudah akan selesai sebagian di 2024. Termasuk masjid negara mulai dibangun, dan Kantor Presiden, empat Kantor Kemenko. Kemudian beberapa kementerian, Mensesneg juga akan selesai 2024. Termasuk lapangan upacara yang akan disiapkam. Mudah-mudahan Juni (2024) selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara keseluruhan anggaran IKN untuk tahun 2024 mendatang mencapai Rp 40,6 triliun dan Rp 35 triliunnya untuk PUPR. Anggaran itu juga termasuk untuk pembangunan Bandara VVIP IKN.
“Total IKN (PUPR) Rp 35 triliun termasuk bangunan airport VVIP yang telah diumumkan Pak Presiden,” ujarnya, dalam momentum yang sama.
Sri Mulyani menjelaskan, proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, penerimaan APBN untuk IKN secara keseluruhan terbilang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.
“Kita mendukung otorita IKN proyek-proyeknya bisa KPBU sehingga pengguanan APBN bisa lebih kecil pada jangka pendek dan bisa sesusai dnegan kemampuan APBN ke depannya,” jelasnya.***DTK
