JAKARTA, informasiterpercaya.com || Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan ketum parpol koalisi.
Habiburokhman meminta hal itu tidak perlu dipersoalkan dan berharap NasDem untuk tidak baper.
“Yang seperti ini nggak perlu dipersoalkan. Nggak perlu ada yang baper kalau tidak diundang. Saat ini masing-masing lakukan saja yang terbaik untuk bangsa,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).
Menurut Habiburokhman, NasDem dengan 6 partai koalisi pemerintah telah telah memilik perbedaan pandangan. Sebab, yang dibahas adalah keberlanjutan kerja ke depan. Sementara NasDem di Pilpres 2024 sudah beda jalan, sehingga menurutnya akan tidak nyambung jika NasDem diundang.
“Wajar-wajar saja karena substansi pembicaraan kan soal keberlanjutan kerja sama koalisi pemerintah saat ini ke depan, sementara NasDem kan anggota Koalisi Perubahan,” katanya.
“Kalau diundang nanti malah ngobrolnya nggak nyambung,” sambung dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui memang tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol koalisinya. Jokowi pun mengungkap alasannya.
“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengatakan NasDem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
“Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu,” tuturnya.
Menurut Jokowi, hal seperti demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya,” kata Jokowi sembari tangannya menunjukkan gestur tanda diam.***DTK
