JAKARTA || Sebanyak 67% perusahaan tidak berencana membuka lowongan kerja untuk pegawai baru. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. “67% perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Nah ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan,” ujar Bob dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/6/2026).
Selain itu, dalam survei APINDO tersebut juga sebanyak 50% perusahaan menyatakan tidak akan melakukan ekspansi bisnisnya dalam lima tahun ke depan.
“Hasil survei kita juga di APINDO saat ini ya, 50% perusahaan itu nggak punya rencana untuk ekspand dalam 5 tahun ke depan. Ini juga jadi perhatian buat kita,” terang Bob.
Bob menyoroti seringnya ada perubahan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai mengganggu kepastian dunia usaha. Dalam 10 tahun terakhir saja kata Bob, sudah ada 5 kali perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Padahal, dunia usaha harus membuat kontrak jangka panjang. Menurutnya, semakin panjang kontrak yang dibuatnya maka akan semakin memberikan kepastian kerja bagi tenaga kerja.
“Tapi kalau regulasinya berubah kami kesulitan untuk menghitung sebenarnya berapa sih biaya tenaga kerja kita untuk 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Nah ini juga sangat menyedihkan bagi undang-undang usaha apalagi yang terakhir keputusan mengenai upah minimum itu baru diputuskan di bulan Desember ya,” katanya.
APINDO berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru nantinya dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di sektor ketenagakerjaan. Aturan baru tersebut juga diharapkan dapat menindaklanjuti amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita berharap nanti undang-undang yang dibentuk tidak hanya mengcover masalah ketenangan kerjaan, tapi juga bisa menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan,” kata Bob.***DTK
