TEL AVIV || Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich mengancam akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, jika Tel Aviv tidak menduduki Jalur Gaza. Smotrich menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas sebagai kesalahan.
Smotrich memimpin Partai Zionisme Religius yang merupakan bagian dari pemerintahan Netanyahu. Dia menolak keras kesepakatan gencatan senjata Gaza, yang dikecamnya sebagai “kesalahan yang sangat serius” dan sama saja “menyerah kepada Hamas”.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (20/1/2025), Smotrich melontarkan ancaman terhadap pemerintahan Netanyahu jika Israel tidak berhasil menduduki Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas.
“Israel harus menduduki Gaza dan membentuk pemerintahan militer sementara karena tidak ada cara lain untuk mengalahkan Hamas,” cetusnya saat berbicara kepada Army Radio.
“Saya akan menggulingkan pemerintah jika mereka tidak kembali berperang dengan cara yang (membuat kita) mengambil alih seluruh Jalur Gaza dan memerintahnya,” tegas Smotrich dalam pernyataannya.
Gencatan senjata mulai berlaku di Jalur Gaza pada Minggu (19/1) siang, sekitar pukul 11.15 waktu setempat, setelah penundaan selama beberapa jam karena tuduhan Israel terhadap Hamas yang menunda dirilisnya daftar sandera yang akan dibebaskan. Awalnya, gencatan senjata dijadwalkan untuk dimulai pukul 08.30 waktu setempat.
Di bawah perjanjian gencatan senjata yang berlangsung beberapa tahap ini, sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan Hamas pada tahap awal, sebelum negosiasi lanjutan dimulai untuk membahas pembebasan 65 sandera lainnya dalam tahap selanjutnya, dan pada akhirnya membahas penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Pada hari pertama gencatan senjata, Minggu (19/1), Hamas telah membebaskan tiga sandera perempuan Israel. Sebagai imbalan untuk itu, Tel Aviv membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.
Gencatan senjata ini berlaku setelah disetujui oleh mayoritas anggota kabinet pemerintahan Netanyahu dalam voting pada Sabtu (18/1) pagi, dengan 24 menteri memberikan persetujuan dan delapan menteri lainnya menolak.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, telah mengundurkan diri bersama anggota lainnya dari partai nasional-religius Otzma Yehudit yang dipimpinnya sebagai bentuk protes atas persetujuan kabinet pemerintahan Netanyahu terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut.
Setelah penarikan partai Ben Gvir dari kabinet, koalisi pemerintahan Netanyahu masih mempertahankan dominasi dengan 62 kursi parlemen dari total 120 kursi Knesset, parlemen Israel.***DTK
