TURKI || Pemerintah Turki mengutuk pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh yang merupakan sekutu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
“Kami mengutuk pembunuhan pemimpin kantor politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam pembunuhan tercela di Teheran,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (31/7/2024). Kementerian menambahkan bahwa “serangan ini juga bertujuan untuk menyebarkan perang Gaza ke dimensi regional”.
“Kami menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Palestina yang telah mengorbankan ratusan ribu martir seperti Haniyeh agar dapat hidup damai di tanah air mereka di bawah atap negara mereka sendiri,” tambah kementerian Turki tersebut.
“Sekali lagi pemerintahan (Benjamin) Netanyahu telah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mencapai perdamaian,” cetus kementerian.
“Jika masyarakat internasional tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Israel, kawasan kita akan menghadapi konflik yang jauh lebih besar,” imbuh kementerian.
Haniyeh, yang menghabiskan banyak waktu di Turki sebelum serangan 7 Oktober yang dilancarkan Hamas terhadap Israel, terakhir kali bertemu Erdogan di Istanbul pada bulan April lalu.
Sebelumnya, kelompok Hamas mengumumkan pada hari Rabu (31/7) bahwa pemimpin politiknya, Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan Israel di Iran. Haniyeh berada di Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru negara tersebut.
“Saudara, pemimpin, mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah ia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru (Iran),” kata kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (31/7/2024).
Garda Revolusi Iran juga mengumumkan kematian tersebut, dengan mengatakan kediaman Haniyeh di Teheran, ibu kota Iran “diserang” dan ia terbunuh bersama seorang pengawalnya.
“Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran, dan akibat dari insiden ini, dia dan salah satu pengawalnya mati syahid,” sebut Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya.***DTK