JAKARTA || Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi kualitas birokrasi Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Bahkan, kualitas birokrasi Indonesia sendiri mendapat penilaian positif dari lembaga internasional.
Ma’ruf Amin mengatakan, memasuki 2024 kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Harapannya, hal ini semakin mendekatkan RI menuju birokrasi kelas dunia.
“Menjadi kebanggaan pula bawah peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional,” katanya dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI, disiarkan secara langsung lewat Youtube KemenPAN-RB, Rabu (6/12/2023).
Dalam hal ini, ia merujuk pada rilis Bank Dunia yakni Worldwide Governance Indicators (WGI). Dalam rilis tersebut, RI menempati posisi ke-73 dari 214 negara. Ma’ruf Amin menilai, dalam dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, ini sudah banyak perubahan yang berarti.
Kondisi ini terlihat dari persentase instansi pemerintah yang mencapai indeks RB dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori baik ke atas semakin meningkat. Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih.
“Indeks efektivitas pemerintah RI yang semua 64,76 2022, berhasil naik jadi 66,04 di 2023. Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus bebenah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti implementasi reformasi birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Data dari Kementerian PAN-RB menunjukkan, baru ada sekitar 32,68% atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori baik.
“Angka ini adalah angka yang paling rendah jika dibandingkan capaian kementerian/lembaga (KL), yaitu sekitar 92% dan pemerintah provinsi sekitar 88%,” imbuhnya.
Selain itu, persoalan lainnya ialah meski indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional. Ma’ruf Amin mencontohkan, seperti dalam penurunan kemiskinan hingga peningkatan investasi.
“Kemudian kita masih menemukan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang bahkan dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa keuangan negara. Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan,” kata Ma’ruf Amin.
“Perbaikan tata kelola pemerintah ke depan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal,” pungkasnya.***DTK
