JAKARTA, informasiterpercaya.com || Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Billy Claudio, mengapresiasi langkah tegas Densus 88 Antiteror Polri menangkap oknum karyawan PT KAI yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS berinisial DE. Memasuki tahun politik, dia pun berharap Densus 88 Antiteror Polri selalu mengedepankan langakah inovatif dan kolaboratif untuk memberantas terorisme.
“Pemilu harus berjalan secara demokratis dan tanpa aksi-aksi teror dan intoleran. Karena itu masyarakat sipil yang tidak mendukung praktik radikalisme, ekstrimisme dan terorisme sudah saatnya untuk menggalang kekuatan untuk memastikan pemilu berjalan damai,” ucap Billy dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada menilai pimpinan partai politik, aparat keamanan, pejabat pemerintahan dan masyarakat sipil harus menyatukan komitmen menghentikan aksi ektrimisme dan teror di masa Pemilu 2024. “Mengelola problem intoleransi dan ekstimisme harus juga diimbangi dengan narasi baru tentang Indonesia masa depan. Bagaimana menghadapi masalah-masalah riil dan konkret yang ada di depan mata,” ucap Tri.
Kembali ke Billy, menurutnya penangkapan tersangka teroris DE menjadi signal kuat lembaga pemerintahan belum bersih dari ideologi ekstrimisme dan terorisme. Billy menyebut ditemukannya paham radikal di lingkungan BUMN ini bukanlah yang pertama kali.
“Sebelumnya misalnya aktivitas terorisme yang dilakukan oknum pegawai BUMN dari Kimia Farma, oknum BUMN dari PLN, hingga oknum BUMN dari Krakatau Steel yang ditangkap Densus 88 terkait tindak pidana terorisme,” terang Billy.
Billy mendorong negara menindak tegas jaringan teroris yang menyusup ke institusi pemerintahan. “Dengan kelonggaran dan toleran terhadap praktik radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, ditakutkan demokratisasi yang tengah dibangun tidak berjalan dengan baik,” tambah Billy.
“Kualitas demokrasi Indonesia hingga kini terus turun bahkan masuk kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Kita harus terus memperbaiki keadaan. Demokrasi hanya akan tumbuh dengan baik tanpa adanya radikalisme, ektrimisme dan aksi-aksi terorisme,” sambung Billy.
Terakhir, Billy mengatakan untuk mewujudkan demokrasi yang utuh, negara harus selalu proaktif menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti equality (persamaan), liberty (kebebasan), dan fraternity (persaudaraan). Billu menegaskan negara harus menjamin dan memastikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat.
“Dalam hal ini negara, terutama aparat penegak hukum, seperti kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam melawan radikalisme dan aktivitas ekstrimisme,” pungkas dia.***DTK
