22 November 2022

Delapan Fraksi di DPRD Medan Setujui Ranperda APBD 2023 Ditetapkan Jadi Perda Kota Medan

Penyerahan naskah kesepakatan bersama antara DPRD dengan Wali Kota Medan

MEDAN || DELAPAN Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran (TA) 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Dalam Acara Penyampaian Laporan Hasil Laporan R-APBD, Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatangan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang R-APBD Kota Medan Tahun (TA) 2023, Selasa (22/11/2022) di ruang rapat utama Paripurna DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan.

Kedelapan fraksi tersebut adalah, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi HPP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nasdem.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE, Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan para anggota dewan. Hadir juga Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar, Plt Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak. Sedangkan dari Pemko Medan dihadiri Walikota Medan M Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Sekda Kota Medan dan para pimpinan OPD Pemko Medan serta perwakilan Fokompinda Kota Medan.

Foto bersama usai penandatanganan naskah kesepakatan bersama

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara penyampaian Laporan Hasil Laporan R-APBD, pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatangan/pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang R-APBD Kota Medan Tahun (TA) 2023, merupakan lanjutan dari rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 24 Oktober 2022 lalu dalam agenda tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan tentang R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran (T/A) 2023 yang sempat diskor dan dinyatakan dicabut.

Usai Ketua DPRD Kota Medan menyampaikan kata pengantarnya, kemudian dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang R-APBD Kota Medan TA 2023.

Wali Kota Medan Bobby Nasution

Bahrumsyah menyebutkan, hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2023, didahului dengan konsultasi antara komisi-komisi dengan kepala organisasi perangkat daerah Kota Medan dilanjutkan dengan rapat pembahasan dan kota Medan tentang APBD tahun 2023 oleh badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah Kota Medan dan Kepala OPD yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 lalu.

Untuk diketahui, kata Bahrumsyah, perlu disampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan sesuai dengan anggaran DPRD Kota Medan yang menghasilkan beberapa kebijakan Ranperda Kota Medan tentang APBD tahun 2023 harus memiliki korelasi dan sinkronisasi serta konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan penganggaran tahunan rencana kerja SKPD serta kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah

Lanjutnya, sinkronisasi indikator dan target capaian kinerja pembangunan merupakan indikator kualitas perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Medan. Rencana bahan atau penggabungan pada beberapa organisasi perangkat daerah Kota Medan harus ditindaklanjuti dengan skema penetapan struktur organisasi dan penetapan struktur anggaran serta rencana kerja yang jelas sehingga urusan dan fungsi tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Masih kata Bahrumsyah, pendapatan-pendapatan daerah pada Ranperda Kota Medan tentang APBD anggaran 2023 adalah sebesar 7,2 triliun rupiah lebih penetapan target pendapatan pada beberapa organisasi perangkat daerah untuk perencanaan penganggaran ke depan harus secara realistis dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan dinamika masyarakat serta faktor pendukung lainnya.

Ketua Fraksi DPRD Kota Medan, Robi Barus

Kemudian, belanja perubahan anggaran belanja pada beberapa organisasi perangkat daerah Kota Medan yang sesuai dengan kesepakatan KUA dan PPAS menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam proses perencanaan penganggaran kesepakatan yang telah DPRD Kota Medan dan tim anggaran pemerintah Kota Medan merupakan hasil dari pembahasan bersama yang dilandasi semangat kolaborasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang maju berkah dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus SE dalam usulannya minta Pemko Medan tingkatkan pengamanan melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian dan unsur Forkopimda guna terciptanya kenyamanan ditengah masyarakat apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Sekretaris DPRD Medan, Ali Sipahutar

Diharapkan, situasi tersebut supaya menjadi perhatian serius Walikota Medan dan seluruh jajaran mengingat tingkat kriminalitas di Kota Medan akhir akhir ini meningkat di Kota Medan. Seperti kasus penjambretan dan begal, pencurian sepeda motor serta perjudian online meningkat di Kota Medan maka perlu disikapi.

Masih dalam usulannya, Robi Barus menyoroti terkait banjir, yang perlu membutuhkan perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi dan pengerukan. “Kami mendorong Pemko Medan supaya mendesak Pemerintah Propinsi Sumut melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempercepat pelaksanaan normalisasi dan pengorekan atas sungai-sungai yang ada di Kota Medann,” kata Robi Barus.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution

Sedangkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Medan, Robi Barus mendesak Dinas Pendidikan tetap memprioritaskan kesejahteraan guru, baik itu guru PNS maupun non PNS.

Oleh karenanya anggaran sebesar Rp. 195,5 milyard lebih untuk kegiatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan anggaran sebesar rp. 5,8 miliar lebih untuk tambahan penghasilan (tamsil) guru supaya disalurkan secara benar, merata dan tepat waktu serta tidak dilakukan pemotongan oleh pejabat terkait.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI P DPRD Medan mendorong dan mengharapkan supaya para Guru tetap semangat dalam mengemban tugas sebagai tenaga pendidik bagi para anak murid terkhusus di Kota Medan.

Kemudian, Robi Barus juga mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Medan mensosialisakan hasil E-Pokir (Pokok pikiran) yang ditampung saat reses masing-masing anggota DPRD kota Medan supaya dapat di-akomodasi dan direalisasikan sepenuhnya.

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Dhiyaul Hayati, S.Ag

Selanjutnya, Fraksi PDI P meng-apresiasi kebijakan Pemko Medan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 179,8 miliar lebih untuk belanja iuran jaminan/asuransi atau untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dimana dana tersebut diperuntukkan membayar premi bpjs kelas iii terkhusus buat warga kota medan yang kurang mampu.

“Dari informasi dan keluhan masyarakat yang kami terima, masih banyak warga Kota Medan dari keluarga tidak mampu belum tertampung sebagai peserta BPJS PBI yang dimaksud, hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Untuk itu kami mendesak sosialisasi terkait hal ini dapat semakin ditingkatkan, agar warga Kota Medan yang benar-benar keluarga kurang mampu dapat tercover sebagai peserta BPJS PBI. Dengan demikian, diharapkan program Universal Health Coverage (UHC) dapat efektif dilaksanakan tahun 2023 di Kota Medan, ” sebut Robi.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution

Sedangkan, alokasi anggaran Rp 722,5 miliar lebih untuk program penyelenggaranjalan dan anggaran sebesar Rp 582,3 miliar lebih untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. F-PDIP minta supaya dapat merealisasikan seluruhnya dan dikerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi kerusakan jalan, jembatan maupun drainase yang ada.

Kemudian Ketua Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) Hendra DS sebelum mengatakan setuju fraksinya menyoroti masih buruknya kinerja Pemko Medan terkait penanganan infrastruktur. Pengerjaan infrastruktur dinilai belum profesional bahkan pengerjaan dilakukan akhir tahun sehingga mutu kualitas proyek tidak maksimal dan kesannya buru buru sekedar menghabiskan anggaran .

Dikatakan Hendra, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Medan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaannya. Upaya dan komitmen Pemko Medan untuk mengejar kualitas pembangunan infrastruktur harus didukung, dengan pengawasan lebih ketat.

Ketua Fraksi HPP DPRD Kota Medan, Hendra DS

Namun faktanya kata Hendra, di lapangan menunjukkan pengerjaan pembangunan infrastruktur selama ini terkesan belum professional. Buktinya pada lokasi pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Misalkan saat penggalian atau pengorekan, bekas galian tidak ditangani dengan baik, sehingga menghilangkan estetika dan kenyamanan dan gangguan lainnya pada masayarakat.

Selain itu, Fraksi HPP menilai seringkali pengerjaan infrastruktur dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga targetnya hanya penyelesaian pengerjaan pembangunan. “Oleh karena itu, ke depan kami minta pengerjaan pembangunan infrastruktur dilakukan pada semester awal tahun anggaran, dengan demikian mampu menghasilkan kualitas lebih baik dengan system pengawasan yang lebih baik pula,” sebut Hendra.

Terkait penanganan banjir, Hendra menilai penanganan banjir di Kota Medan dari tahun ke tahun belum juga teratasi, sehingga masyarakat selalu was-was ketika hujan turun. Seperti yang terjadi beberapa hari ini dimana intensitas curah hujan sangat tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Medan terdampak banjir. Kondisi banjir itu memunculkan opini di masyarakat, ternyata pembangunan drainase yang menghabiskan banyak anggaran, belum efektif menangani banjir di Kota Medan.

Menurutnya, dari analisis dan kajian fraksi Hanura PSI PPP, banjir di Kota Medan paling tidak disebabkan tiga faktor utama, pertama luapan air sungai, dairanese yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.

“Untuk itulah kami meminta pemerintah daerah secara serius menangani tiga hal tersebut, termasuk membuat peta area banjir dan membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta menjaga lingkungan. Inilah solusi yang menurut kami harusnya dilakukan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan banjir di Kota Medan,” kata Hendra.

Secara khusus, tambah Hendra, pihaknya minta penanganan banjir serius di kawasan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, sebab kawasan tersebut adalah titik akhir aliran air dari berbagai kawasan, sehingga kondisi di daerah sungai mati menjadi sangat parah dan memprihatinkan. Penanganan banjir yang kami maksudkan adalah sebelum banjir, saat terjadi banjir dan pasca banjir.

Sedangkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam usulannya mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Harapan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Dhiyaul Hayati, S.Ag.

“Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyampaikan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN, ” kata Dhiyaul Hayati.

Karenanya, Dhiyaul mengatakan Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan UHC di Kota Medan mengingat dari data yang ada kurang dari 1% lagi untuk mewujudkan UHC di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan sebesar 3,569 Trilyun pada R-APBD 2023. Meningkat sebesar 17,01 % dari target PAD Tahun Anggaran 2022.

Seterusnya, usulan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan dalam hal ini dibacakan Dedy Aksyari Nasution meminta kepada Pemko Medan untuk memperhatikan secara serius sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, karena perkembangan berapa tahun belakangan masih belum maksimal dan jauh dari harapan.

Oleh karenanya, Fraksi Gerindra akan terus memantau dan berharap agar anggaran tersebut benar-benar dialokasikan kepada program yang telah ditetapkan Pemko Medan yaitu akselerasi pemulihan kota melalui pengembangan ekonomi lokal pemberdayaan sosial dan pembangunan infrastruktur.

“Kita mengimbau dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur di Kota Medan. Bagi pihak kontraktor harus profesional dalam menjalankan tupoksinya kalau amatiran dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat Kota Medan. Makanya, Pemko Medan harus fokus dan serius dalam mengatasi infrastruktur di kota Medan dan harus memiliki strategi yang jitu sehingga permasalahan infrastruktur di Kota Medan tidak selalu menjadi pembahasan yang selalu disampaikan di dalam Paripurna ini,” katanya.

Pihaknya, kata Dedy Aksyari mengharapkan agar segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga hal yang telah disepakati bersama dalam rancangan APBD 2023 ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dari Fraksi PAN DPRD Kota Medan yang dibacakan Edwin Sugesti Nasution yang juga ketua fraksi partai berlambang matahari itu menyangkut masalah infrastruktur dan banjir. Kemudian Fraksi Golkar DPRD Kota Medan dipercayakan Modesta Marpaung AMKeb SKM dalam menyampaikan pendapat fraksinya yang intinya soal kesejahteraan masyarakat, banjir, infrastruktur dan peningkatan PAD Kota Medan. Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan dipercayakan Antonius Devolis Tumanggor. S.Sos dalam penyampaian pendapat fraksinya pada intinya soal kesejahteraan masyarakat, banjir, infrastruktur dan peningkatan PAD Kota Medan.

Adapun hasil pembahasan pada rapat paripurna tersebut yakni Ranperda APBD Kota Medan Tahun 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Medan dengan rincian sebagai berikut, pendapatan daerah Rp 7.271.065.208.056 (Tujuh trilun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah). Dan belanja daerah Rp 7.868.865.208.056 (Tujuh triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah). Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp 597.800.000.000 (Lima ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).***WASGO

EDITOR: ADI SISWOYO WASGO

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*