19 Februari 2020

Ahli Pemohon: Revisi UU KPK Langgar Azas Negara Hukum

BIVITRI Susanti, ahli pemohon Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan bahwa dalam proses penyusunan revisi undang undang KPK ada kecacatan yaitu tidak melalui proses legislasi yang baik, sehingga melanggar azas negara hukum.

“Proses legislasi demokrasi negara hukum bagaimana proses legislasi tidak dijalankan dengan baik, sesungguhnya ini telah melanggar azas negara hukum,” ungkapnya, Rabu (19/02/2020) di Gedung MK, Jakarta.

Bivitri menyebut proses legislasi UU KPK tersebut tidak kuorum. Menurut Bivitri, selama ini DPR membuat dua argumen terkait dengan kuorum pengambilan keputusan.

Pertama ada perbedaan antara kehadiran fisik, dan daftar hadir. Kedua bahwa fraksi merupakan pengambil keputusan dalam demokrasi Indonesia berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“DPR sayang sekali pihak terkait tidak hadir hari ini, mengenai kehadiran secara fisik yang harus disadari oleh para politisi adalah dalam prinsip demokrasi keterwakilan itu sendiri, yang maknanya tidak bisa disamakan dengan kerja profesional berdasarkan performance indicator, misalnya saya bilang ke kantor saya bekerja menyelesaikan makalah, untuk hari ini dan saya tidak ke kantor, saya tetap ada performance, tapi saya tidak hadir secara fisik,” terang Bivitri.

Menurutnya kerja profesional berbeda dengan anggota DPR, karena anggota DPR punya kuasa berbicara yang memerlukan kehadiran fisik mereka di ruang parlemen, untuk berbicara, bukan untuk menandatangani daftar hadir, Bivitri menilai sebagai wakil rakyat ada the power of speak yang sesungguhnya dimiliki anggota DPR yang harusnya dieksekusi dan menggambarkan kepekaan anggota DPR.

“Kehadiran dalam bentuk daftar hadir bukanlah tujuan dari kuasa bersuara, namun hanya alat administratif, pada akhirnya kehadiran fisiklah yang seharusnya dijadikan ukuran oleh Mahkamah untuk menilai apakah tindakan mewakili telah dilakukan oleh anggota DPR,” pungkasnya.

Adapun rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di DPR 17 September 2019 lalu hanya disaksikan 102 orang legislator. Namun, pengesahan revisi Undang-undang KPK menjadi undang-undang tetap berlanjut.

Rapat yang digelar DPR dinilai memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota DPR yang mengisi absensi, bukan mereka yang hadir di ruang rapat paripurna.

Sebelumnya sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2015-2019 mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang. Selain ketiga nama itu, gugatan juga dimohonkan sepuluh pegiat anti korupsi, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin serta beberapa nama lain, yaitu Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad.***MIOL

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*