10 Desember 2019

Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor

SAUT SITUMORANG: JANGAN RETORIKA

JAKARTA | informasiterpercaya.com

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku lebih tertarik soal memperkuat KPK dibandingkan ikut berbicara soal wacana hukuman mati bagi koruptor. Saut menyebut sebaiknya persoalan korupsi tidak diwarnai dengan retorika.

“Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik bahas itu. Saya malah lebih tertarik gimana caranya kalau ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan juga diambil gitu lo. Lo itu kan bukan kewenangan KPK? Ya iya makanya Undang-Undang KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, terus Undang-Undang Tipikor-nya diganti,” kata Saut di Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Bagi Saut, korupsi bukan hanya soal besar-kecilnya uang yang dicuri. Dia menekankan hal yang lebih penting yaitu soal penegak hukum harus selalu dapat membawa siapapun yang bertanggung jawab ke pengadilan.

“Makanya saya bilang jangan terlalu main di retorika-retorika yang seperti itulah. Mainlah yang membuat Indonesia lebih sustain berubah secara substantif,” kata Saut.

Saut mengaku berkaca pada negara-negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi. Dia menyebut negara-negara itu sudah mendidik generasi muda untuk memiliki integritas.

“Karena kalau dari sisi pencegahan, negara-negara besar mulai mendidik rakyat, (negara) yang di atas persepsi korupsi 85 itu, mereka mulai bahkan mendidik anaknya kalau ketemu dompet, cari alamatnya, antar ke rumahnya. Sesederhana itu,” kata Saut.

“Jadi Anda jangan terlalu masuk di retorika itu. Betul yang besar kita kerjain, ya kan yang kecil juga kita kerjain,” imbuhnya.

Perihal hukuman mati untuk koruptor muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan seorang siswa di SMKN 57 Jakarta dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Senin (9/12) kemarin. Jokowi mengatakan hukuman mati dimungkinkan bagi koruptor dalam keadaan tertentu.

“Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh, atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati),” ujar Jokowi menjawab soal pidana mati bagi koruptor.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya tercantum opsi hukuman mati bagi koruptor. Namun penerapan hukuman mati itu tidak sembarangan.

Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan ayat (2) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.***DTK

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*