27 November 2019

Demokrat Tolak Usulan PBNU soal Presiden Kembali Dipilih MPR


JAKARTA | informasiterpercaya.com

PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR sebagaimana hasil Munas PBNU pada 2012. Usul itu ditolak secara tegas oleh Partai Demokrat.

“Sikap Demokrat dengan tegas, menolak Presiden kembali dipilih oleh MPR ya,” ujar Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

Jansen mengatakan rakyat Indonesia memiliki hak untuk langsung memilih presidennya. Menurutnya, jika pemilihan dilakukan oleh MPR, yang menentukan hanya para ketua umum partai di parlemen.

“Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya, ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan,” kata Jansen.

“Sederhananya, dalam tataran praktik, kalau Presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya 9 orang ketua umum partai di parlemen saja. Masa, negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan presidennya hanya 9 orang saja,” sambungnya.

Dia menyebut hak memilih presiden secara langsung tak pernah ada di Orde Baru. Jansen ogah untuk mundur lagi seperti era tersebut.

“Memilih langsung presiden, inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Masa, kita mau mundur ke belakang lagi,” tuturnya.

Jansen mengatakan lebih baik dilakukan perbaikan bila terdapat kekurangan dalam pemilihan langsung. Seperti memperkuat lembaga pengawasan dan menurunkan ambang batas pencalonan presiden.

“Kalau pemilihan langsung ini ada kekurangannya ya kita perbaiki, bukan ‘gebyah uyah’ dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politics atau politik berbiaya tinggi, yang kita perkuat ya lembaga pengawasannya. Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics?” kata Jansen.

“Kalau pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti pilpres kemarin. misalnya, president threshold-nya yang dikurangi sehingga bisa banyak muncul calon,” sambung Jansen.

Selain itu, dia mengusulkan pemilu dilakukan secara terpisah. Hal ini disebut untuk mengurangi suhu panas politik selama pemilihan.

“Selain itu pemilunya kembali dipisah, bukan seperti kemarin legislatif dan pilpres dibuat bareng. Satu jenis pemilu saja sudah buat panas, apalagi dua jenis pemilu digabung,” kata Jansen.

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Seusai pertemuan itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berbicara tentang pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

“Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012,” ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.***DTK

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*