8 November 2019

PEMPROV SUMUT KOMITMEN TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Advetorial dan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu


PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, antara lain melalui reformasi birokrasi. Pelayanan publik yang baik diyakini akan menciptakan kesejahteraan di daerah ini.

Untuk itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah terus menggenjot pelayanan di berbagi bidang, baik di sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Sektor Pendidikan

Peningkatan sektor pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Pendidikan akan membentuk jati diri melalui keterampilan, moralitas, intelektualitas dan mengarah pada dunia kerja.

Selain itu, pendidikan juga akan membentuk status sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap individu maupun kelompok. Pendidikan juga berperan penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan proses pembangunan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhakn dirinya masyarakat bangsa dan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu: PERTAMA. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermut bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, KEDUA. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna terselenggaranya dan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Perbaikan terhadap pelayanan publik, khususnya dalam sektor pendidikan akan semakin membaik dan merata. Dengan komitmen adanya komitmen Pemprov Sumut, yang disertai dukungan anggaran, diharapkan pelayanan pendidikan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat Sumut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain itu, melalui pelayanan pendidikan juga akan mempercepat pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

Sektor Kesehatan

Hingga saat ini pelayan publik bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian serius dari Pemprov Sumut. Karena pelayanan publik bidang ini, merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang digenjot untuk melayani masyarakat yang berurusan dengan kesehatan.

Apalagi, pelayanan publik bidang kesehatan menyangkut hajat orang banyak dan berhubungan langsung dengan aspek sosial kemanusiaan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Maka fasilitas dan pelayanan publik bidang kesehatan harus lebih dipermudah lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk itulah, hampir dalam setiap kesempatan, Gubernur selalu menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan harus diutamakan. “Jangan sampai ada keluhan-keluhan yang keluar dari mulut masyarakat mengenai kurang puasnya pelayanan. Saya tidak mau dengar,” ungkap Edy Rahmayadi, dalam suatu kesempatan.

Beradaptasi Dengan Perubahan

Sebagai manusia pasti senantiasa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan setiap perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang mutlak tanpa terkecuali jika tidak ingin kehilangan peluang di masa depan. Sama seperti manusia, begitu pula dengan pemerintah. Birokrasi di pemerintahan pun juga harus terus melakukan perubahan dan pembenahan demi pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakatnya.

Birokrasi itu ibarat gerbong kereta yang sangat panjang. Saat terdapat perubahan arah dari lokomotif yang berada paling depan, maka gerbong-gerbong di belakangnya akan mengikutinya dengan bertahap, bahkan cenderung lambat. Maka, perlu adanya upaya keras dari semua unsur birokrasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan. Salah satu terobosan untuk melakukan perubahan di lingkungan pemerintahan adalah optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kemudian mengenai kemajuan teknologi merupakan salah satu bentuk perubahan zaman. Saat ini, teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat, termasuk teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih kita kenal dengan istilah E-Government tersebut, sebaiknya bukan hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan juga merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.

E-Government dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi pemerintahan terkait. Keterbukaan informasi juga akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Selain itu, E-Government juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa poin penting yang perlu ditingkatkan dalam penerapan E-Government di Sumatera Utara. Pertama, pemasifan E-Government. Demi pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara global, semua lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, harus menerapkan E-Government. Untuk itu, infrastruktur, meliputi infrastruktur fisik, jaringan, maupun SDM juga harus dipersiapkan.

Kedua, standardisasi E-Government. Sistem otonomi daerah yang diberlakukan sejak 1999 mengandung konsekuensi bahwa sistem E-Government yang telah diinisiasi oleh Presiden melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 akan dijalankan juga oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itulah perlu adanya suatu standardisasi yang jelas dalam pelaksanaannya agar kebijakan pengembangan E-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, integrasi E-Government. Lingkup pengembangan sistem E-Government mencakup skala nasional. Maka, diperlukan kerangka komunikasi antarsistem E-Government di daerah untuk saling berhubungan dan bekerja sama. Dalam implementasinya, perlu ada mekanisme komunikasi baku antarsistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk E-Government service yang lebih besar dan kompleks.

Terakhir, sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah harus melakukan kampanye pemasaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar tentang keberadaan dan manfaat E-Government. Pemerintah juga perlu terus mengevaluasi tingkat penerimaan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan E-Government, serta frekuensi dan intensitas penggunaan E-Government. Evaluasi ini penting agar pemerintah dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sehingga dapat terus memberikan pelayanan publik yang prima.

Pelayanan Publik Wujudkan Sumut Bermartabat

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berharap Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Musa Rajekshah, dapat mewujudkan visi misinya menjadikan Sumut Bermartabat, dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Utara.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, visi misi Sumut bermartabat diharapkan dapat diaplikasikan gubernur dalam perbaikan pelayanan publik di unit-unit layanan publik.

“Organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Sumut harus menunjukkan layanan yang bermartabat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan bermartabat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Abyadi.

Memang, kata Abyadi, selama ini penyelenggaraan pelayanan publik melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut sangat mengecewakan masyarakat, mulai dari sektor perizinan, etika penyelenggara layanan dan lainnya. Namun, Abyadi optimis di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Provinsi Sumut akan menjadi yang bermartabat.

Karena itu, Abyadi berharap Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah terus meningkatkan pengawasan terhadap OPD-OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik. Karena dalam UU Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, kepala daerah merupakan pembina pelayanan publik.

Abyadi pun optimis, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelayanan publik. Sehingga Sumut bermartabat segera terwujud, dan masyarakat benar-benar dapat merasakan pelayanan publik yang prima.***adi wasgo

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*