23 Oktober 2019

Di Pekan Pelayanan Publik

DISDUKCAPIL DISERBU MASYARAKAT NGURUS KTP, KK DAN AKTE KELAHIRAN

MEDAN | informasiterpercaya.com

Enam organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan memeriahkan Pekan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut, Rabu (23/10/2019) di di Open Stage Universitas Sumatera Utara (USU) Jalan Dr Mansyur Medan.

Keenam PD Pemko Medan yang mengikuti Pekan Pelayanan Publik ini yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kesehatan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pantauan di lokasi, dari keenam OPD yang mengikuti Pekan Pelayanan Publik hanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diserbu masyarakat untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran serta kartu indentitas anak (KIA).

Kepada wartawan, Kadisdukcapil Kota Medan Zulkarnain mewakili Pemko Medan, sangat mengapresiasi dan menyambut baik digelarnya Pekan Pelayanan Publik tersebut. Diungkapkannya, Disdukcapil dalam kegiatan ini menyediakan layanan pengurusan KIA, KTP Elektronik, KK dan Akte Kelahiran.

“Anemo masyarakat ke stand Disdukcapil Medan sangat tinggi. Masyarakat mendatangi kita hanya untuk mengurus KTP, KK, Akte Kelahiran dan KIA. Memang, dimana ada stand kita jika ada kegiatan, mudah-mudahan ramai dikunjungi,” ungkap Zulkarnain.

Khusus KTP Elektronik, jelas Zulkarnain, berhubung keterbatasan waktu karena kegiatan ini hanya berlangsung satu hari, maka Disdukcapil hanya menyediakan 50 lembar KTP elektronik untuk pemula yakni yang belum miliki KTP. “Bagi warga yang memasukkan berkas mulai pagi sampai jelang tengah hari, maka dokumen kependudukan yang diurus tersebut akan selesai sore hari. Sedangkan yang memasukkan tengah hari, dokumen kependudukannya dapat diambil di Kantor Disdukcapil Jalan Iskandar Muda,” jelas Zulkarnain.

Lebih jauh Zulkarnain, pelayanan administrasi kependudukan lebih spesifik dibandingkan dengan pelayanan publik yang lain. Sebab, pelayanan administrasi kependudukan terkait dengan dokumen negara yang berhubungan dengan identitas kewarganegaraan. Oleh karenanya harus harus dilakukan penelitian dan verifikasi data dengan akurat serta teliti sehingga menghasilkan administrasi kependudukan yang valid. “Semua dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar yang membuka Pekan Pelayanan Publik menerangkan, kegiatan ini berlangsung di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, instansi pemerintah yang terkait langsung dengan penyelenggara pelayanan publik diberi kesempatan untuk melayani masyarakat sesuai dengan tupoksinya masinh-masing.

“Tujuan kegiatan ini digelar untuk mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik dapt terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan layanan. Di samping itu dengan model pelayanan seperti ini, kita berharap Sumatera Utara, terutama Kota Medan dapat memotivasi pemertintan untuk memdirikan mall pelayanan publik,” kata Abyadi.

Di Kota Medan, jelas Abyadi, pelayanan publik yang digelar OPD terkai pelayanan publik sudah membaik. Dikatakannya, sejak tahun 2019, Pemko Medan terus meningkatkan pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan terus membaik. Hal itu bilangnya, bisa dilihat masing-masing OPD yang terkait dengan penyelenggaran pelayanan publik telah membuay standar pelayanan publik di masing-masing kantor.***ADI WASGO

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*