20 Oktober 2019

Soal SE Gubsu

GUBSU TIDAK HAMBAT PENYELIDIKAN

MEDAN | informasiterpercaya.com

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Andi Faisal membantah, bahwasannya surat edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmadyadi sebagai penghambat penyelidikan aparat kepolisian dan kejaksaan terhadap ASN di lingkungan Pemprovsu yang terlibat kasus pelanggaran hukum.

“Tidak benar SE Gubsu menghambat penyelidikan. Malah justru, ASN jika berpegang teguh dengan SE ini akan konyol baginya. Aparat kan ada peraturannya, jika tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang tepat maka akan dijemput paksa. Jadi SE ini tidak bisa melindungi ASN yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Andi Faisal dalam konferensi pers dengan wartawan di Ruang Pers Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sabtu (19/10/2019)

Dijelaskannya, SE diterbitkan tujuan utamanya agar gubsu mengetahui apakah ada ASN yang terlibat pelanggaran hukum. “Selama ini, gubsu tidak mengetahui jika ada pertanyaan dari sejumlah kalangan salah satunya wartawan. Nah, berangkat dari situlah SE ini dikeluarkan hanya untuk tertib birokrasi khususnya di kalangan ASN di Pemprovsu,” ujarnya.

Memang, diakui Kepala Biro Hukum Setdaprovsu ini, munculnya SE gubsu telah terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. “Ini semua hanya salah penafsiran saja, sehingga banyak kalangan bahwa gubsu melindungi ASN dari jeratan hukum. Padahal semua itu tidak benar. Manalah mungkin, gubsu mau melindungi anggotanya yang terjerat hukum enak kali lah. Dan gubsu pun malah marah besar jika anak buahnya melakukan tindakan melanggar hukum,” sebutnya.

Kata Andi Faisal, SE bernomor 180/8883/2019 itu ditujukan kepada para pejabat di Pemprov Sumut, mulai dari para asisten, kepala dinas dan para kepala biro. Bagi yang melanggar, ada sanksi ke para ASN bila tak mentaati aturan.

Andi pada kesempatan itu didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Hendra Dermawan Siregar dan Kepala Bagian (Kabag) Humas Muhammad Ikhsan mengatakan bahwasanya apabila SE itu tidak diindahkan maka yang rugi adalah ASN yang bersangkutan. “Jadi tak ada korelasinya antara pemanggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan dikeluarkannya SE itu. Artinya, kewenangan mutlak ada di tangan penyidik (penegak hukum). Inilah yang ingin kita perjelas agar seluruh ASN tidak mengkambinghitamkan keluarnya SE Gubsu tersebut,” paparnya.

Pada dasarnya, kata Andi, yang berhak untuk memberikan sanksi atau teguran terhadap para ASN yang melanggar aturan adalah Sekdaprovsu. Sebab, Sekdaprovsu sebagai kontrol dari seluruh ASN yang ada. “Nah..dengan demikian ASN yang melanggar segala ketentuan yang menegur dan memberikan sanksi itu adalah Sekda,” tukasnya.***ADI WASGO

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*