24 September 2019

Pengesahan RUU Pemasyarakatan Ditunda


JAKARTA—DPR dan pemerintah menyepakati penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

“Apakah kita dapat menyetujui usulan penundaan itu?” ucap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Seluruh anggota Dewan dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly selaku perwakilan pemerintah menyetujui penundaan pengesahan RUU Pemasyarakat. Palu pun diketok Fahri menandai penundaan RUU Pemasyarakatan.

Sebelum disepakati ditunda, RUU Pemasyarakatan sempat dibawa ke dalam forum lobi rapat paripurna.

Forum tertutup itu berlangsung sekitar 15 menit dan dihadiri pimpinan sidang, perwakilan pemerintah, Komisi III, dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan.

Fahri menjelaskan dalam forum lobi itu Menkumham menyampaikan pandangan Presiden Joko Widodo terkait penundaan pengesahaan RUU Pemasyarakatan.

Forum lobi pun menyepakati agar penundaan RUU yang terdiri dari 11 bab dan 99 pasal itu diketok dalam rapat paripurna.

Ketua Panja RUU Pemasyarakatan Erma S Ranik kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panja dan Komisi III terkait pembahasan RUU Pemasyarakatan. Erma memaparkan latar belakang munculnya RUU inisiatif pemerintah itu.

Ia menyatakan surat presiden terkait RUU Pemasyarakatan masuk ke DPR pada 12 November 2018. Setelah itu, pimpinan DPR menugaskan untuk pembahasan RUU Pemasyarakatan. Panja lalu disepakati dibentuk pada 14 Mei 2018.***MIOL

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*