8 Maret 2019

MPR Nilai Perlu Adanya Pemahaman soal Korban Narkoba Sesungguhnya

Jumat, 8 Maret 2019


JAKARTA—Anggota MPR RI Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat mengaku gundah dengan semakin luasnya pelaku kejahatan narkoba, bahkan dilakukan oleh oknum politisi dan petinggi parpol. Ia menjelaskan penyalahgunaan narkoba adalah perilaku kriminal karena melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Tentang Narkotika.

Di masyarakat, lanjut Henry, terdapat pemahaman bahwa dalam kasus narkoba muncul dua hal yang selalu menjadi pertanyaan besar publik, yakni pelaku kejahatan dan korban narkoba. Dua hal ini selalu menjadi perdebatan soal parameter pengguna narkoba menjadi pelaku kejahatan atau menjadi korban.

“Dua hal ini harus dipahami dengan benar. Kalau pelaku seorang dewasa, sehat, sadar bahkan berintelektual lalu menyalahgunakan narkoba itulah pelaku kejahatan harus dihukum berat,” kata Henry dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2019).

“Tapi, kalau pelaku itu masih anak-anak atau remaja, bisa dipaksa, dirayu untuk mengkonsumsi narkoba sampai mengalami ketergantungan itulah korban narkoba, itulah yang harus direhab,” terangnya.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKRI”, yang diselenggarakan di Media Centre Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Henry menegaskan, kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh sindikat terorganisir, dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara yang sistematis, yakni dengan cara pembusukan kepada generasi muda bangsa menggunakan narkoba.

Seluruh elemen bangsa menurutnya harus secara proaktif dan sistematis melawan bahaya narkoba ini, untuk menyelamatkan generasi milenial Indonesia dari kehancuran akibat narkoba.

Pada kesempatan yang sama Kabag Humas BNN, Kombes Pol. Sulistiandriatmoko mengatakan kejahatan narkoba memang sudah diakui sangat merusak, bahkan dalam tataran tinggi yakni bangsa melalui kerusakan generasi muda.

Ia pun menjelaskan menurut survei BNN pada 2017 lebih dari tiga juta orang potensi pengguna narkoba di Indonesia.

Potensi yang besar tersebut, lanjutnya, akan semakin memancing para penyuplai narkoba dengan segala cara memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Untuk itulah, pernyataan soal perlunya memberantas narkoba jangan hanya di tataran retorika, tapi harus masuk pada tataran konkretisasi serius.

“Kita tahu bahwa kondisi darurat adalah kondisi emergency harus segera ditangani. Darurat narkoba juga sama harus segera diselesaikan dengan tepat dan cepat. Tentu didukung dengan anggaran khusus serta satgas khusus yang mampu menyelesaikan itu, dan juga diberikan tenggang waktu khusus untuk merampungkan itu semua dengan cara dan metoda yang khusus pula,” jelasnya.

“Hal ini sama seperti terjadi kasus darurat bencana alam, semua penanganannya khusus. Harus seperti itu untuk menghadapi darurat narkoba. Dan upaya tersebut akan berhasil dengan gemilang dengan sinergitas pihak-pihak terkait dan seluruh elemen bangsa,” sambungnya.

Sementara itu anggota Fraksi Nasdem MPR RI Taufiqulhadi mengutarakan penanganan kasus narkoba, baik itu penegakan hukum dan rehabilitasi, sama-sama penting.

Hal tersebut berkaitan erat dengan klasifikasi kasus narkoba, yakni pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Pengguna juga diklasifikasikan menjadi dua lagi yakni pengguna dengan kesengajaan dan pengguna karena menjadi korban.

“Namun dalam mata hukum semua adalah kejahatan dan harus dihukum masuk penjara. Nah, ini yang penting, ketika dipenjara jangan sampai penyalahgunaan narkoba kembali terjadi. Lingkaran kejahatan tersebut mesti dihentikan. Tapi, karena baik pengguna, korban, dan bandar dijadikan satu baik secara hukum dan penempatan di penjara, upaya penanganan kasus narkoba menjadi lebih berat,” ujar Taufiqulhadi.

Taufiq pun berharap ada pemisahan atau perbedaan antara pengguna, korban, dan bandar. Hukuman keras untuk bandar-bandar dan hukum rehabilitasi, baik untuk pengguna sengaja atau korban narkoba. Hal ini tentu berkaitan erat dengan UU Narkotika.

“Saat ini hukum positif dan sosial di masyarakat sangat menyudutkan pengguna narkoba, terutama korban narkoba. Keluarga yang ingin melaporkan anaknya untuk direhab karena korban narkoba menjadi takut ancaman hukuman keras dan hukuman sosial di masyarakat. Untuk itu masyarakat juga sangat kita imbau untuk menempatkan kasus narkoba secara tepat dan bijak,” ujarnya.

“Intinya kalau memang pengedar, memang harus disikapi dengan hukum sekeras-kerasnya, tapai kalau pengguna apalagi korban harus disikapi berbeda yakni dengan rehabilitasi,” tandasnya.***dtk

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our Channel