6 Februari 2019

92% Subtansi RUU Permusikan Dinilai Cacat


RANCANGAN Undang-Undang Permusikan (RUU Permusikan) terus menuai kontroversi di kalangan musisi. Setidaknya ada 3 kubu yang menyatakan sikap pada RUU ini yakni Kubu pro, kubu pro revisi dan kubu menolak.

Salah satunya kubu yang menolak adalah Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan yang jumlah anggotanya semakin meningkat sejak sejumlah musisi seperti Glenn Fredly dan Rian d’Masiv mendatangi Ketua DPR Bambang Soesatyo, anggota Komisi Maruarar Sirait dan anggota Komisi Anang Hermansyah Januari lalu.

Koalisi ini menentang keras atas rancangan DPR yang dibuat pada 15 Agustus 2018 karena pasal didalamnya dianggap tidak mendukung kebebasan berekspresi musisi independen. Selain menolak, koalisi ini pun menyampaikan rekomendasi atas penolakannya ini.

“Kami bukan hanya bisa menolak, tapi kami buka mengapa RUU ini perlu ditolak dengan memberikan 8 rekomendasi,” kata Wendi Putranto, salah satu anggota Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan saat Press Konference, di Kawasan Kemang Jakarta, Rabu (6/2).

Koalisi ini menniali 92% pasal dalam draf RUU itu bermasalah. “Ya, dari 54 pasal, hanya 5 yang bagus, lainnya bermasalah,” kata Kartika Yahya, vokalis Tika and The Dissidents. Pasal 5 misalnya berisi beberapa larangan bagi para musisi: dari mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif. Pasal ini pun dinilai bertolak belakang dengan UU Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Bahkan kesalahan itu dapat membahayakan pelaku musik jika benar-benar disahkan karena terdapat hukuman pidana bagi musisi yang melanggar aturan. “Karena bahasannya karet artinya tidak jelas mengacu kemana bisa menjadi jebakan bagi pemain musik untuk ditindak pidana,” kata Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Dirinya bersama pelaku seni dan musik memberikan rekomendasi yang berisi sanggahan terhadap kegagalan DPR RI dan Badan Keahlian DPR dalam merumuskan dan menyusun RUU sesuai dengan asas pembentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari masalah pembahasan sampai adanya pasal karet yang membahayakan pelaku musik.

Dalam rekomendasai nomor 1, DPR dinilai idak menganut asas keterbukaan pembentukan RUU sebaai informasi publik, bertentangan dengan asas keterbukan pasal 5 UU 12/2012 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terlihat dari draf RUU yang selesai 15 Agustus 2018 namun baru bisa diakses dan ramai di publik pada Februari 2019.

Hal lainnya pun mengarah pada naskah akademik yang fundamental tidak memenuhi standar ilmiah sehingga tidak layak digunakan sebagai basis RUU sehingga upaaya revisi menjadi upaya yang sia-sia karena yang dibutuhkan adalah membuat ulang naskah agarbisa menjawabkeburtuhn ekosistem permusikan. “Kami punya daftar Inventarisasi Masalah, isinya 50% pasal memiliki masalah yang tidak menjawab identifikasi masalah tentang kesehjahteraan pekerja musik,” kata Arian 13 dari band Seringai

Koalisi ini menyarankan perlunya pengkajian akademik ulang yang dari awal melibatkan perwakilan pelau muik dari berbagai latar belakang termasuk ahli hukum dan pengamat sosial budaya untuk bnar-benar memahami dan merumuskan kebutuhan dan tantangan dunia permusikan saat ini.

Di rekomendasi point ke-8, Koalisi ini menyatakan ketegasannya. “Sekali lagi. Menegaskan bahwa menolak draff RUU Permusikan ini justra karena kAMI PEDULI dan tidak ingin solusi menjamin perkembangan dan kemajuan ekosistem musik di Indonesia ini Prematur dan Tidak berdasar pada kajan, diskusi dan partisipasi aktif para pekerja musisi di Indonesia’.***miol

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our Channel