25 Januari 2019

KPK Cecar Mendagri soal Rapat Perizinan Meikarta di Komisi II DPR


JAKARTA—Penyidik KPK mengkonfirmasi Mendagri Tjahjo Kumolo mengenai sejumlah rapat yang dilakukan Komisi II DPR dan Ditjen Otda Kemendagri dalam pembahasan perizinan proyek Meikarta.

“Terhadap saksi Mendagri (Tjahjo Kumolo), penyidik mendalami terkait proses perizinan dengan mengkonfirmasi sejumlah rapat yang dilakukan di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda Kemendagri,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).

Tjahjo juga ditanya soal sejumlah fakta persidangan perkara suap Meikarta, termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Diketahui, Neneng pernah menyebut nama Tjahjo dalam sidang.

“Penyidik juga mengkonfirmasi terkait sejumlah fakta persidangan, termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi,” ujar Febri.

Tak hanya Tjahjo, KPK juga memeriksa Wakil Ketua DPRD Bekasi Jejen Sayuti, anggota DPRD Bekasi Cecep Nur, serta Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henry Lincoln sebagai saksi kasus itu. Jejen dicecar mengenai aliran uang kepada sejumlah anggota DPRD Bekasi.

“Terhadap saksi Jejen Sayuti, penyidik mendalami terkait pengetahuan dan peran saksi terkait dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Untuk Cecep dan Henry, Febri menyebut penyidik mencecar soal Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkait perizinan proyek Meikarta. Cecep merupakan Ketua Pansus RDTR saat itu.

“Terhadap saksi Cecep, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kab. Bekasi sesuai kapasitas yang bersangkutan dalam sebagai Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terhadap saksi Henry Lincoln, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam Pansus RDTR Kabupaten Bekasi,” kata Febri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 9 tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.***dtk

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our Channel