22 Januari 2019

PT Pelindo I Belawan Diduga Mangkir Dari Undangan RDP di DPRD Kota Medan

MEDAN—Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi B, Senin kemarin terkait proyek reklamasi Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan PT. Pelindo I daerah Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Rapat ini dipimpin Drs H Muhammad Yusuf SPd I (Fraksi PPP) selaku Anggota Komisi B, Drs Wong Chun Sen MPd B (Fraksi PDIP), H Jumadi SPd I (Fraksi PPP), beberapa perwakilan nelayan, Otoritas Perhubungan Belawan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beserta awak media.

Pantauan di lokasi, pihak dari PT Pelindo I Belawan tidak tampak, diduga sengaja mangkir meskipun sudah dikirimkan surat undangan yang dibuat Wakil Rakyat Kota Medan itu. Sebagai pimpinan rapat, Muhammad Yusuf sangat menyesalkan ketidakhadirannya. Sesaat sebelum memulai rapat, ia sempat menelpon seseorang yang merupakan bagian dari Pelindo, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti untuk dapat berbicara dengan pimpinan Pelindo I.

” Sebenarnya kalau bisa yang hadir ini dapat memenuhi undangan sebagaimana yang kita maksudkan. Tadi saya sudah coba berkomunikasi dengan PT. Pelindo ini. Sepertinya tidak kena sasaran karena tidak tahu menahu, dia mengaku sebagai orang biasa dan lain,” katanya.

Sesuai pengakuan seorang nelayan, ada dampak tidak baik yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Para nelayan juga merasa tindakaan ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka.

Tambahnya, Otoritas Pelabuhan Belawan sempat meminta surat legalitas dan para nelayan telah melengkapinya sesuai yang diminta meskipun sudah terkena dampak.

Seorang nelayan lainnya juga meminta Dinas Perikanan untuk meninjau secara langsung bagaimana situasi dilokasi dan tidak mengirimkan orang sebagai perwakilan untuk melihat nelayan yang mencari rezeki dilautan.

” Nelayan sangat kesal kepada Dinas Perikanan, karena tidak melihat nelayan tadi secara. Banyak nelayan yang dimasukkan Dinas Perikanan demi yang bukan nelayan yang tidak punya legalitas. Itu terlalu bnyak, sehingga nelayan terlalu bantuan nelayan. Bahkan, kami yang punya legalitas seperti tak diperhatikan,” terangnya.

Selanjutnya, pihak Otoritas Perhubungan Belawan mengatakan, selalu berkomitmen untuk menjembatani permasalahan.

Menurut Permen No.5 Tahun 2012, bahwa reklamasi harus wajib AMDAL dan memiliki ijin lingkungan. Hal tersebut dikatakan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup.

” Wajib AMDAL ya..! Harus ada kajian sebelum ini, tentu berdampak penting, termasuk pencarian nelayan pasti terganggu. Bukn saja nelayan, juga mengganggu biota air, pasti terganggu. Tentunya, yang namanya reklamasi itu banyak, itu pasti perusakan. Tapi, kalau itu sudah dan sudah dikaji, tentu datanya bisa,” ujarnya.

Dari hasil RDP ini, anggota DPRD Kota Medan akan membuat surat untuk pemanggilan (PT. Pelindo I Belawan) kembali dan menjadwalkan RDP selanjutnya di ruang Komisi B.

” Kita akan buat surat pemanggilan lagi untuk PT. Pelindo I Beawan untuk di RDP kan kembali,” pungkas Drs. Wong Chun Sen, MPd.***asw

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*