15 Januari 2019

Terkait Rencana Pengurangan Tenaga Honorer di Pemko Medan

IHWAN RITONGA Ihwan Ritonga Minta Ditinjau Kembali

asw//MEDAN—Terkait rencana pengurangan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah kota (Pemko) Medan, ternyata mendapat komentar dari Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga. Menurutnya, pengurangan tenaga honorer dinilai jangan dijadikan ‘ajang’ Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari ‘keuntungan’ dari perampingan tersebut.

“Kalau bisa ditinjau lagi rencana pengurangan tenaga honorer, karena bakal banyak yang kehilangan pekerjaan. Apalagi, saat ini cari kerja agak sulit. Pikirkan sekali lagi ya,” katanya usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di gedung DPRD Medan, Senin (14/1/2019) kemarin.

Diakuinya, bahwa banyak tenaga honorer yang mengeluhkan renacana itu kepada dirinya. Dan, katanya, dirinya langsung menghubungi Sekda Medan, Wiriya Al Rahman guna mempertanyakan persoalan tersebut. “Saya sudah langsung pertanyakan itu kepada Sekda, ” sebutnya.

Kepada Ihwan, katanya, Sekda Wiriya Al Rahman menyebutkan kalau ada dugaan ribuan PHL yang perekrutannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Bahkan, di sebuah Dinas ada nama tenaga honorernya tapi enggak pernah tau orangnya dimana,” sebutnya meneruskan perkataan Sekda.

Untuk itu, katanya, berdasarkan informasi dari Sekda itu bahwa untuk mengetahui apakah tenaga honorer itu benar ada atau tidaknya.Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan assesmen.

“Dan Sekda kepada saya berjanji bahwa jika dari tenaga honorer yang mengikuti assesmen itu betul dan layak dipertahankan,” katanya lagi.

Begitupun, Ihwan menyebutkan bahwa bilamana rencana pemecatan itu untuk menghemat anggaran dan mengurangi beban anggaran APBD dari jumlah PHL yang tidak ‘jelas’ perekrutannya, dirinya mendukung kebijakan itu.

Hanya saja, sekali lagi pihaknya mengingatkan agar pengurangan terhadap tenaga honorer itu tidak dimanfaatkan oleh OPD untuk mencari keuntungan.

Diketahui, Pemko Medan akan melakukan pemecatan terhadap ribuan tenaga honorer. Alasannya gaji untuk para tenaga honorer tersebut dianggap telah membebani APBD Kota Medan.

Tercatat ada 11.875 pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemko Medan pada 2018. Dengan jumlah tersebut, APBD yang terkuras hingga Rp356 miliar lebih setiap tahun hanya untuk membayar gaji.

Untuk menghemat anggaran, ribuan PHL yang perekrutannya tidak sesuai dengan peruntukan dipecat atau dirumahkan.

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al Rahman, mengungkapkan bahwa setiap kepala dinas atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan assesmen. “Kepala dinas itu jangan suka hati mengontrak orang saja, harus sesuai aturan juga. Jangan sesuka hati menggunakan uang rakyat. PHL yang diangkat itu harus jelas kerjanya,” ujar Wirya kepada wartawan, Sabtu (12/1/2019).***

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our Channel