1 Januari 2019

Edy Pecat 25 dari 33 ASN Terpidana Korupsi di Kantor Gubsu


tri//MEDAN—Pemerintah Sumatera Utara, nampak tidak main-main lagi dan belajar dari pengalaman pahit, lantaran saat ini aparatur sipil negara atau ASN bila melakukan korupsi akan segera ditindaklanjut.

Penindakan yang akan dilakukan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mereka yang mencoba untuk melakukan korupsi.

Namun bukan hanya itu, mereka juga tidak akan menerima gaji pensiunan yang diberikan dari pemerintah kepada ASN yang semestinya itu didapatkan, tetapi karena ulahnya pegawai negeri sipil harus mengigit jari.

Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, Kaiman Turnip menjelaskan, bahwa saat ini sudah ada 25 orang di PTDH. Sebelumya sudah beredar bahwa pemerintahan provinsi Sumut, atau lingkungan kerja kantor Gubernur terdata 33 ASN terlibat kasus korupsi.

“Baru 25 ASN yang sudah di SK kan, dan sudah diberhentikan,” katanya.

Sebelumya, pada pemberitaan Sumatera Utara memiliki 298 ASN terlibat dalam kasus korupsi dan untuk pemerintahan provinsinya sendiri ada 33 nama akan dipecat.

5 Kasus SARA yang Mendapatkan Perhatian Publik di Sumut Tahun 2018, Satu di Antaranya Meliana

41 Orang Tertimbun Longsor di Sukabumi, Longsor Susulan Masih Terjadi

Data ini juga telah dikeluarkan atau lebih jelasnya teken oleh tiga Menteri, yaitu Kemendagri, Kemenpan RB lalu BKN. Dan untuk ini juga, Provinsi Sumatera Utara meraih predikat pertama atau rengking satu dalam sifat ASN-nya yang terlibat pada kasus penyelewangan uang negara.

Kaiman juga menyampaikan, bahwa dari 33 orang 25 namanya tidak bisa disebutkan lantaran bersifat rahasia atau saling menjaga nama baik. Tetapi menurut peraturan atau undang-undang pelaku korupsi seharunya diberitahukan ke publik lantaran mereka ini memakan atau menggerogoti uang rakyat.

Gempa Hari Ini-Gempa Berkekuatan 3,4 SR Guncang Taput dengan Kedalaman 10 Kilometer

Lembaga Perlindungan Anak Sumut Tangani 975 Kasus Kekerasan di Sumut Tahun 2018

“Untuk namanya karena sifatnya rahasia tidak bisa dipublikasikan,” katanya.

Sekitar delapan nama akan menyusul pada beberapa pekan ke depan. Lantaran dirinya belum memegang atau memiliki surat inkrah (berkekuatan hukum tetap) prihal ini juga dikeluarkan oleh pengadilan, bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah dan menyelewengkan uang dan jabatan.

“Sisanya 8 menunggu keputusan dari inkrah,” ujarnya.

Sementara itu, lebih jelasnya, Kaiman menyampaikan, bawa seluruh ASN yang terlibat dalam kasus korupsi tidak akan bekerja atau menerima gaji pada tahun mendatang.

Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Adu Ketangkasan Main Batu Domino Bareng Jurnalis

“Yang jelas nanti 2019 tidak bisa menerima gaji lagi dan tidak dapat bekerja lagi,” katanya.

Pria berkacamata ini juga mengatakan, bila ada ASN atau pegawai yang sudah diberhentikan namun melayangkan gugatan, menurutnya percuma lantaran pemerintah tidak akan memberikan dispensasi atau keringanan.

“Untuk gugatan tidak bisa diterima, karena itu seluruh Indonesia,” katanya.

Lebih lanjutnya, kepala BKD ini juga meminta kepada tiap-tiap Dinas untuk memberikan informasi atau jangan menyembunyikannya ASN yang sudah melakukan korupsi, dan memohon untuk bekerjasama menuntaskan masalah ini pada pemerintahan.

“Di minta, kepada seluruh OPD bila ada yang mengetahui bawahannya terlibat dalam kasus korupsi mohon untuk segera diberitahukan, jangan di diamin, karena akan berdampak hukum bagi yang mendiaminya,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Provinsi Sumatera Utara, English Nainggolan menyampaikan, bahwa sudah beberapa dari 298 ASN diberhentikan dengan cara tidak terhormat oleh pemerintah, baik itu pada kabupaten/kota hingga provinsi.

“Ada beberapa yang belum, mungkin menunggu surat keputusan inkrah dari pengadilan juga. Dan harus dimiliki untuk dasar pemberhentian,” ujar English Nainggolan, saat dihubungi melalui sambungan telepon genggam.

Hal senada juga pria ini sampaikan, bahwa pada tahun 2019, tidak ada lagi status ASN yang pernah terlibat korupsi untuk bekerja pada instansi pemerintahan baik itu di kabupaten/kota hingga provinsi.

“Tahun 2019 tidak boleh lagi ASN yang korupsi tidak boleh lagi bekerja,” jelasnya.

Saat menanyakan prihal nama-nama dari para ASN yang terlibat dalam kasus korupsi dan sudah diberhentikan, English Nainggolan mengaku bahwa data dipegang oleh bahwa dan saat ini sudah memasuki masa libur akhir tahun.

“Kalau namanya saya belum tidak kasih, karena sudah cuti libur pula anggota di kantor ini,” tambahnya.

PNS Koruptor di Tingkat daerah:

Berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang. Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang.

Sementara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang.

Berikut secara detail yang dibuat tak berdasarkan peringkat melainkan wilayah:

  1. Provinsi Aceh, total: 89 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 13 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang
  1. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 33 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang
  1. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 12 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang
  1. Provinsi Riau, total: 190 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 10 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang
  1. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 4 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang
  1. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 2 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang
  1. Provinsi Jambi, total 44 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 15 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang
  1. Provinsi Bengkulu, total 20 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 1 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang
  1. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 6 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang
  1. Provinsi Lampung, total 97 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 26 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang
  1. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 4 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang
  1. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 5 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang
  1. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 10 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang
  1. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 12 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang
  1. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 0 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang
  1. Provinsi Banten, total 70
  • Pemerintahan Provinsi: 17 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang
  1. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 52 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0
  1. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 24 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang
  1. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 1 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang
  1. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 0
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang
  1. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 3 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang
  1. Provinsi Bali, total 37 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 5 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang
  1. Provinsi NTB, total 72 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 7 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang
  1. Provinsi NTT, total 183 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 5 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang
  1. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 1 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29
  1. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 0
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang
  1. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 0
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang
  1. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 12 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44
  1. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 8 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang
  1. Provinsi Gorontalo, total 42 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 6 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang
  1. Provinsi Maluku, total 9 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 0
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang
  1. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 20 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45
  1. Provinsi Papua Barat, total 59 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 18 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41
  1. Provinsi Papua, total 146 orang
  • Pemerintahan Provinsi: 10 orang
  • Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang

Untuk semantara, total: 2.259 orang PNS Koruptor.***

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our Channel