15 November 2018

Media Sosial sebagai Perang Proksi Politik 2019


KONSTELASI politik menjelang Pemilu 2019 di ranah media sosial semakin lama semakin mencemaskan. Hal ini terkait dengan adanya perang komentar maupun perang status antarsesama warganet dalam menunjukkan ekspresi maupun afiliasi politiknya.

Kedua perang tersebut lantas berdampak pada semakin terpolarisasinya masyarakat baik itu eksplisit maupun implisit. Sebagai contohnya, interaksi maupun komunikasi yang dulunya intens kemudian berkurang karena komentar dan statusnya menunjukkan preferensi terhadap figur politik tertentu. Alhasil, kemudian, labelisasi individu maupun kolektif menjadi hal yang wajar hari ini ketika lini masa media sosialnya itu menunjukkan arah suara politik. Padahal, belum tentu juga ekspresi pribadi di akun media sosial masing-masing tersebut ialah ekspresi yang bersifat partisan.

Fenomena semacam ini sebenarnya sudah terjadi dalam perhelatan pemilu sebelumnya baik Pemilu 2014 maupun Pemilukada DKI 2017, yaitu alienasi dan persekusi secara digital maupun sosial itu masif terjadi sehingga menimbulkan gelombang intoleransi di ranah dunia maya.

Tentunya bila disimak lanjut, ekspresi politik individu itu sebenarnya dijamin perundangan yang berlaku di Indonesia. Namun, hanya saja publik tidak siap menerima bila itu diekspresikan secara terbuka dan terlebih lagi melawan arus dengan suara mayoritas.

Dalam kasus penggunaan media sosial, khususnya untuk kampanye politik, bisa sering dilihat apabila perilaku mencuri start sebelum waktunya menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Baik itu tim sukses, massa loyalis, hingga, warganet awam politik pun dibuat hanyut oleh berbagai macam retorika, debat kusir, hingga hal remeh-temeh (trivia) menjadi bumbu panas ketika membaca lini masa media sosial hari ini.

Alih-alih bertarung secara konsep programatik melalui debat publik, media sosial kini menjadi ladang politik ampuh dalam meraih suara pemilih.

Melalui media sosial, figur politik yang bertarung dalam arena pemilu melakukan aksi cuci bersih dengan membiarkan segala cerita soal dirinya itu menjadi konsumsi informasi warganet. Baik itu hoaks maupun berita riil, tetapi baru muncul seketika untuk menjadi verifikator terhadap isu miring menerpa dirinya. Adapun masa loyalis pun sa­ling bertarung satu sama lain untuk mengagung-agungkan figur yang didukung ialah figur pemimpin yang amanah.

Oleh karena itulah, bebera­pa endorser politik baik itu partisan maupun nonpartisan pun bersemangat untuk menggali informasi, bahkan sampai ranah privat sekalipun untuk dieksploitasi menjadi bahan politik. Sementara itu, warganet awam pun terombang-ambingkan dengan perdebatan itu. Ada yang setuju, netral, bahkan oposisi terhadap komentar-komentar politik tersebut.

Maka, media sosial sebagai perang proksi kini menemukan momentumnya menjelang Pemilu 2019 ini, yaitu pihak ketiga menjadi tulang punggung politik dalam memengaruhi baik itu elite politik maupun publik dalam menentukan sikap dan arah politiknya nanti.

Alhasil, kini banyak akun-akun media sosial anonim yang bertugas mengarahkan opini publik untuk mendukung maupun mengkritisi figur kandidat tertentu. Ini mengindikasikan bahwa kontestasi Pemilu 2019 nanti tidak berjalan tertib dan adil sebagaimana semestinya.

Alih-alih menyusun progam janji politik yang programatik untuk meraih simpati publik, kini para kandidat politik lebih suka menyewa jasa konsultan media sosial baik itu per individu maupun korporasi untuk itu menjadi buzzer. Sekaligus, influencer politik dengan mem-posting berbagai macam tautan informasi menarik terhadap figur tertentu dan menjadi cyber army menyebarkan berbagai macam meme maupun hoaks untuk mendiskreditkan lawan politiknya.

Hal itu belum ditambah munculnya akun-akun nonpartisan, tetapi menjadi endorser politik karena terpikat dengan figur tertentu. Makin menambah panas lini masa media sosial dalam iklim demokrasi digital Indonesia ke depan.

Dampaknya sudah terasa sekarang dan mungkin membe­sar di tahun depan. Manakala, kini dengan mudah kita bisa menemui atribut-atribut politik identitas di ranah ruang publik, yang secara tidak langsung itu mengarahkan pada sosok figur politik tertentu.

Selain halnya atribut politik identitas, hal umum lain yang bisa dilihat ialah munculnya intensitas aksi politik jalanan karena terpengaruh gerakan tagar politik di ranah media sosial maupun tersugesti dengan informasi digital. Itu berdampak pada psikologi publik yang semakin terintimidasi karena mungkin berbeda pandangan politik, perang batin maupun perang komentar antarmassa loyalis. Yang paling penting ialah munculnya enklave sosial di masyarakat yang disebabkan beda pilihan politik.

Implikasinya jelas bahwa perang proksi digital ini menyebabkan kohesivitas sosial menurun karena publik berangsur-angsur hilang nurani, rasionalitas, dan empati sosialnya.

Munculnya pihak ketiga dalam perang proksi politik 2019 bila tidak ditindak tegas tentu akan mencemaskan publik sama sekali. Terlebih lagi, publik semakin terbuka menunjukkan bendera politiknya dan tidak segan-segan mengkritisi yang berujung pada aksi peyoratif antarsesamanya.

Peran KPU, Bawaslu, dan Kemkominfo menjadi sangat krusial dalam mengatasi permasalahan krusial semacam ini, agar tidak lagi mengulang kisah kampanye politik Pemilukada DKI 2017, yang mana polarisasi sosial di masyarakat sudah semakin tidak rasional.

Adanya regulasi saja tidak cukup untuk mengatasi hal ini. Setidaknya, perlu ada kerja sama signifikan dengan penyedia jasa media sosial agar menindak tegas akun media sosial yang menggoreng isu politik.

Selain itu, peran masyarakat juga vital dalam mengontrol perang proksi ini agar tidak menelan mentah informasi digital. Namun, diolah terlebih dahulu dengan membaca dan diskusi dengan kalangan terdekat mengenai validitas dan reliabilitas data tersebut.

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*