13 November 2018

Agama dan Intervensi Negara

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai keberatan dari kalangan pemeluk agama lain. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) misalnya meminta agar klausul soal Sekolah Minggu dicabut dari RUU tersebut.

Keberatan utama mereka adalah menyangkut Pasal 69 dan 70 yang secara khusus mengatur ihwal penyelenggaraan Sekolah Minggu dan Katekisasi atau pembelajaran agama dalam komunitas Kristen. Dalam Pasal 69 poin tiga termuat aturan bahwa Sekolah Minggu diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta 15 orang peserta didik. Sementara, pada poin empat termaktub aturan yang mewajibkan pendidikan keagamaan Kristen nonformal harus mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Respons keberatan terhadap Pasal 69 dan 70 juga beredar di dunia maya, yaitu lewat laman change.id. Petisi ini ditujukan kepada badan legislator (Ketua DPR), Komisi VIII DPR, dan Presiden Joko Widodo. Petisi ini sudah mencapai 78 ribu orang yang menandatangani.

PGI menganggap bahwa aktivitas Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian integral dari peribadatan umat Kristiani yang tidak perlu dibatasi jumlah pesertanya, apalagi harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh PGI, hal ini dianggap sebagai salah satu intervensi negara dalam peribadatan yang “subtil” dalam komunitas agama.

Beda dengan Pesantren

Kontroversi menyembul ke permukaan karena pemerintah dan DPR memahami Sekolah Minggu dan Katekisasi sama dengan Pondok Pesantren. Padahal terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua institusi tersebut.

Menurut Pendeta Danang Kristiawan, seorang pendeta di Jepara, Sekolah Minggu sebetulnya kurang tepat jika disejajarkan dengan Pondok Pesantren, karena Sekolah Minggu hanya dilaksanakan seminggu sekali, berupa kebaktian/ibadah. Beberapa gereja yang lain mengistilahkan dengan kebaktian anak atau gereja anak. Jadi berapa pun pesertanya tidak menjadi masalah.

Sementara, Katekisasi adalah persiapan untuk anak-anak remaja menjelang baptis. Biasanya dilakukan antara 3-6 bulan. Jadi siapa pun yang akan baptis pasti mengikuti Katekisasi yang merupakan pengajaran tentang pokok-pokok keyakinan, tokoh-tokoh Kristen.

Hubungan antara agama dengan negara di Indonesia mengikuti pola hubungan simbiosis mutualisme, artinya hubungan agama dengan negara tidak sepenuhnya integral, namun juga tidak sepenuhnya terpisah. Hubungan simbiosis ini menempatkan agama dan negara dalam posisi sejajar dan terikat dalam hubungan yang saling memerlukan dan menguntungkan.

Negara memerlukan agama sebagai basis pembangunan karakter kemanusiaan bangsa, dan agama memerlukan negara sebagai payung perlindungan atas hak-hak keagamaan pemeluknya. Dengan paradigma simbiosis ini komunitas agama dapat mengintervensi hukum agama masuk ke hukum positif. Seperti ini terjadi pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkawinan, UU Wakaf, dan lain sebagainya.

Berkaca dari hal tersebut, kiranya pemerintah dan DPR perlu mengajak berbagai elemen lintas agama dalam penggodokan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Termasuk di antaranya adalah mengoreksi pasal-pasal yang masih debatable dalam RUU tersebut.

Jangan sampai niat baik pemerintah ingin mengangkat harkat dan martabat pesantren dan meningkatkan pendidikan keagamaan justru berujung kemudaratan kepada agama lain. Hal ini bertentangan dengan kaidah fikih yang selama ini dijunjung tinggi di pesantren, yakni tasharraful imam ala ar-ro’iyyah manuthun bil maslahat (kebijaksanaan imam/kepala negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan).

Pesantren yang selama ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai lembaga pendidikan indegenious Indonesia harus bersikap inklusif kepada umat beragama yang lain. Tradisi dan keilmuwan yang diajarkan di pesantren tidak pernah punya problem serius dengan agama lain. Beberapa pesantren justru menjadi juru damai di dalam konteks kerukunan umat beragama. Laiknya Pesantren Al-Muayyad Solo, Pesantren Sunan Pandanaran, dan Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. (Sholahuddin, MA Kepala Sekolah MA Al-mustaqim dan Peneliti The Muhsin Ali Foundation Jepara).

About informasi terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*